Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Rabu (4/7). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

DetikAsia.com,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur Jambi nonaktif sekaligus Ketua DPW PAN Provinsi Jambi yang sudah dipecat Zumi Zola Zulkifli ‎kembali menjadi tersangka. Kali ini Zola ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, sebelumnya Zumi Zola Zulkifli sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi atau suap pasif saat itu sebesar Rp6 miliar terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi kurun 2014-2017.‎ Zola juga sudah ditahan KPK sejak Senin (9/4).

Untuk kasus dugaan gratifikasi atau penerima suap pasif tersebut, bersama Zola juga ditetapkan tersangka Arfan selaku Kabid Bina Marga sekaligus plt kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemprov Jambi. Dari hasil pengembangan kasus tersebut dan kasus (perkara) dugaan suap terkait pengurusan pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018 sebesar Rp4,515 triliun ke para anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi kemudian dibuka penyelidikan baru.

Penyelidikan baru tersebut khusus untuk dugaan suap terkait pengurusan pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018. KPK kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti terkait pemberian suap untuk pengurusan pembahasan dan pengesahan tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) kemudian dinaikkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka baru.

“Terkait dengan hal tersebut, KPK meningkatkan kembali satu perkara (kasus) ke penyidikan dengan tersangka ZZ (Zumi Zola Zulkifli), Gubernur Jambi periode 2016-2021 sebagai tersangka pemberi ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi,” tegas Basaria saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Mantan staf ahli Kapolri bidang Sosial Politik ini membeberkan, dalam perkara dugaan suap ‎pengurusan pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018 sudah lebih dulu ada empat orang yang ditetapkan KPK dan sudah menjalani persidangan sebagai terdakwa serta divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi. Mereka yakni tiga pemberi suap Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah Pemprov Jambi Arfan dan Saifudin selaku Asisten Daerah III Pemprov Jambi serta penerima suap Supriyono (perkara sudah inkracht) selaku Anggota DPRD Jambi Fraksi PAN.

Basaria menggariskan, dari fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti baik keterangan saksi, surat, maupun barang bukti elektronik untuk suap ‎pengurusan pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018 bisa dipastikan sedikitnya enam peran sentral Zola. Pertama, mengetahui dan menyetujui pengumpulan ‘uang ketok palu’ ke anggota dan pimpinan DPRD.

Kedua, meminta dan memerintahkan Arfan dan Saifudin untuk mencari uang agar Raperda APBD 2018 disahkan DPRD. Ketiga, melakukan pengumpulan dana kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-OPD dan pinjaman dari pihak lainnya.

Keempat, mengetahui dan menyetujui penyerahan uang setelah terkumpul. Kelima, dari dana yang terkumpul Arfan melalui orang kepercayaannya memberikan uang sekitar Rp3,4 miliar ke sejumlah anggota DPRD.

“Selama proses berjalan, KPK menerima pengembalian uang dari pihak yang telah menerima, yaitu uang yang dialokasikan untuk tujuh anggota DPRD sejumlah total Rp700 juta. Uang tersebut menjadi alat bukti dan dititipkan dalam rekening penampungan KPK,” ungkapnya.

Atas perbuatan Zola, KPK menjeratnya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana. Terkait penyidikan dengan tersangka Zola ini sudah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi dari anggota DPRD Jambi dan pejabat Pemprov Jambi.

“Direncanakan pekan ini sekitar 33 saksi akan diperiksa di Jambi,” paparnya.

Basaria menambahkan, untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap pasif dengan tersangka Zola ada temuan baru terkait dengan jumlah penerimaannya. Selama proses penyidikan, penyidik menemukan bukti bahwa Zola menerima total Rp49 miliar selama dua tahun, 2016-2017.

“Sekali lagi, kami harap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat di Jambi ataupun daerah-daerah lainnya. Agar kembali mengingat sumpah jabatan yang diucapkan saat pelantikan. Seluruh penyelenggara negara kami harap mengingat bahwa seluruh uang yang dikelola baik di pusat ataupun daerah, adalah uang rakyat. Sehingga kita wajib mengelolanya secara hati-hati dan memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk diberikan pelayanan,” tandasnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, pengembangan dua kasus tersangka Zumi Zola Zulkifli akan dilakukan secara bersamaan. Febri mengaku sampai saat ini belum ada keputusan dan kesimpulan KPK apakah dua kasus Zola tersebut akan disatukan dalam satu dakwaan atau tidak. Selain itu KPK sudah memperpanjang penahanan Zola untuk 30 hari ke depan terhitung Minggu (8/7) hingga Senin (6/8). (Sindo/TR)

BAGIKAN

BERIKAN KOMENTAR

Silakan berikan komentar anda
Silakan masukan nama anda disini