Jakarta | Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya STh MHum menyebutkan beban yang dialaminya saat kuliah jauh berbeda dibandingkan mahasiswa saat ini, karena Putra-putri Papua belakangan ini sebagian besar kuliah dibiayai oleh Negara.
“Saat saya kuliah setiap hari makan tempe untuk dapat uang harus bekerja jadi Sales, tapi mahasiswa sekarang sudah tidak seperti itu, sebagian besar kuliah dibiayai Negara dari dana Otsus,” kata Lenis Kogoya dihadapan ratusan mahasiswa Universitas Indonesia yang mengikuti Dialog Perdamaian bertajuk  Damai Papua untuk Keutuhan NKRI, Selasa (17/09/2019) di aula Gedung IASTH Universitas Indonesia Jakarta.
Menurut Lenis Kogoya, berbicara tentang perdamaian, maka ada 3 konsep yang dipahaminya, yaitu konsep perdamaian konflik perang suku, konsep konflik antar Negara, dan konsep konflik perjanjian, selain kasus-kasus lainnya seperti isu-isu dan masalah krusial yang terjadi.
Dari ketiga konsep itu, yang dilihatnya paling bermasalah ialah Konsep Perjanjian. Dimana masalah perjanjian terdiri atas 2 konsep, yaitu perjanjian Irian Barat masuk NKRI dan Perjanjian Tim 100.
Pada saat itu, katanya, Tim mendatangi Istana untuk mengajukan 2 pilihan kepada Pemerintah, menyetujui Otsus atau Papua Merdeka. Selanjutnya, opsi yang disepakati adalah Otonomi Khusus (Otsus).
Salah satu amanah yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bahwa Kepala Daerah yang dapat dipilih adalah Orang Asli Papua (OAP) dan adanya Majelis Rakyat Papua (MRP). Di dalam pasal 20 poin (e) disebutkan MRP memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat Adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak OAP serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
“Disinilah akar permasalahannya, dikemanakan dana Otsus yang besar itu? Mahasiswa harus bicara Otsus, jangan bicara yang lain karena akar masalahnya harus diselesaikan,” pungkasnya.

Disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) ini, jikalau ingin merajut perdamaian di Papua, maka yang harus diselesaikan terlebih dulu ialah Otsus itu sendiri. Sebab, salah satu akar konflik adalah persoalan kesejahteraan yang dimuat dalam Otsus.
“Harus diselesaikan dulu aliran dana Otsus, misalnya anggaran Afirmasi sebesar 6 persen untuk Pemberdayaan Perempuan, Adat dan Agama,” timpalnya.
Di kesempatan itu, Dosen Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia Dr Margaretha Hanita MSi dalam kajiannya menyebutkan masalah serius yang mendera Tanah Papua, salah satunya terkait penanganan yang kurang serius.
“Apakah pendekatan kita sudah sesuai dengan kebutuhan Orang Asli Papua? Padahal, Papua berbeda dengan daerah lain,” tukasnya.
Dikatakannya, saat ini Papua mengalami deprivasi (ketertekanan), karena kurang berjalannya Otsus. Padahal, Otsus merupakan salah satu strategi pemerintah sebagai Politik Integrasinya.

“Catatan penting dalam sejarah politik Papua, bahwa Otsus merupakan salah satu politik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Menurutnya, MRP adalah representasi dari Tiga kelompok minoritas, yaitu Adat, Agama dan Perempuan. Sementara ketiga kelompok ini terkesan mengalami deprivasi. Adapula Tiga Tungku yang menjadi kekuatannya, yaitu Adat, Agama dan Pemerintah.
“Ketiga hal ini sangat penting mengatasi masalah di Papua. Hukum Adat lebih penting dari pada Hukum Positif, karena Adat memegang peranan sangat penting di Papua,” jelasnya.
Dilanjutkan, Papua sangat berbeda dibandingkan Aceh, meski (Aceh) memiliki nilai-nilai lokal yang kuat, tapi Hukum Adat dan Hukum Agama memiliki tempat lebih tinggi di Papua.
Dicontohkannya, hal paling mendasar, mengenai catatan kependudukan. Banyak warga tidak memiliki Akte Perkawinan, karena perkawinan dianggap sah menurut Adat dan Agama.
“Masyarakat Papua mengalami deprivasi, sehingga merasa sebagai minoritas. Inilah contoh yang membuat mereka merasa terasing, selain hambatan lainnya. Maka itu, bagaimana cara kita menempatkan orang Papua sebagai saudara kita,” jelasnya.
Tokoh Muda Papua, Methodius Kossay menyebutkan masyarakat Papua saat ini mengalami luka batin. Maka itu, dia kurang setuju berbicara tentang perdamaian, karena kajiannya berbeda-beda.
“Dilihat dari sudut pandang yang mana dulu,” ujarnya.
Disampaikan, Tokoh Papua harus duduk bersama untuk menemukan solusinya, dikaji akar permasalahannya. Kemudian, Pemerintah Daerah ke depan harus melibatkan mahasiswa dan Tokoh Masyarakat beserta kaum intelektualnya.
“Mahasiswa di Semarang takut karena tertekan, mereka di foto-foto seperti Artis, diikuti kemana-mana dan bahkan diintimidasi. Karena luka batin itu, makanya orang tua mereka menyuruh anak-anaknya pulang ke Papua,” tandasnya (tim/red).

BERIKAN KOMENTAR

Silakan berikan komentar anda
Silakan masukan nama anda disini