Sidang Gugatan JR Saragih Terhadap KPU Sumut di PTTUN Medan, Senin (12/3) (aa/eal)

DetikAsia.com, Medan – Keputusan KPU Sumatera Utara yang menetapkan bakal calon Gubernur Sumatera Utara, JR Saragih, tidak memenuhi syarat (TMS) dinilai keliru. Semestinya syarat sah pencalonan kepala daerah adalah ijazah terakhir, bukan ijazah SMA sebagaimana yang dipersoalkan KPU Sumut.

Hal itu disampaikan JR Saragih melalui kuasa hukumnya, Ikhwaluddin Simatupang, saat sidang perdana gugatan dalam agenda pembacaan gugatan dan jawaban di hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Senin (12/3).

“Sesuai undang-undang, syarat sah pencalonan disebutkan harus mencantumkan ijazah terakhir, bukan ijazah SMA,” ucap Ikhwaluddin di hadapan majelis hakim yang diketuai Bambang Edy Sutanto Soedewo.

“Seharusnya tergugat (KPU Sumut) memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap penggugat (JR Saragih) untuk memperbaiki syarat pencalonan,” sambungnya.

Menurut penggugat, keputusan tergugat menyatakan penggugat TMS adalah sangat layak dibatalkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan menjadi calon gubernur pada Pilgubsu 2018.

“Karena itu kami meminta Keputusan KPU Sumut No. 7 tahun 2018 tentang penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar dibatalkan,” sebutnya.

Selain itu, Ikhwaluddin juga meminta kepada majelis hakim supaya memerintahkan kepada tergugat agar menetapkan penggugat sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Sementara itu tergugat (KPU Sumut) melalui kuasa hukumnya, Hadiningtyas, dalam jawaban gugatan menyebut dalil penggugat melakukan gugatan ke PTTUN sangat aneh.

“Bukankah penggugat telah menyetujui putusan Bawaslu Sumut untuk melakukan legalisir ulang ijazah penggugat ke Suku Dinas DKI Jakarta,” ujar Hadiningtyas.

Sehingga, lanjut Hadiningtyas, sangat aneh bila saat ini penggugat melakukan gugatan ke PTTUN, sementara di hari yang sama penggugat menyetujui melakukan leges sesuai putusan Bawaslu Sumut.

Menurutnya, syarat sah ijazah SMA sederajat dalam pencalonan Pilgub Sumut adalah berlaku secara umum, bukan hanya terhadap penggugat, tetapi berlaku kepada semua bakal pasangan calon dan sesuai undang-undang.

“Dan pencantuman status TMS bagi penggugat adalah sangat beralasan hukum dan sesuai surat Kepala Dinas DKI Jakarta yang menyatakan ijazah penggugat tidak sah adalah sudah sesuai hukum dan perundang undangan,” pungkasnya.

Oleh karena itu tergugat memohon kepada majelis hakim PTTUN Medan agar menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Usai pembacaan gugatan dan jawaban gugatan, majelis hakim menskors sidang selama lima menit untuk menentukan agenda berikutnya. Dan majelis hakim memutuskan sidang akan dilanjutkan Selasa (13/3) dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari penggugat dan tergugat.(Analisa/TR)

BAGIKAN

BERIKAN KOMENTAR

Silakan berikan komentar anda
Silakan masukan nama anda disini